Faktakalbar.id, JAKARTA – Deputi Bidang Pencegahan BNPB Prasinta Dewi menegaskan pentingnya kolaborasi antar pihak dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Baca Juga: BNPB Catat Sejumlah Bencana di Indonesia pada 15 Agustus 2025
Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara pada seminar bertajuk Early Warning For All yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (14/08/2025).
“Menguatkan kerja sama pentaheliks, kerja sama dengan dunia usaha dan akademisi. Dalam penanggulangan bencana teman-teman kita banyak, karena bencana urusan bersama, kolaborasi dan bersinergi untuk tetap bisa berjalan,” kata Prasinta.
Ia menambahkan, pemerintah daerah wajib memiliki standar pelayanan minimal seperti dokumen kajian risiko bencana, rencana penanggulangan bencana, dan rencana kontinjensi sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 11 Tahun 2018.
Dengan penerapan aturan tersebut, diharapkan masyarakat lebih sadar dan siap menghadapi bencana.
Sebagai upaya penguatan di tingkat akar rumput, BNPB bersama sejumlah pihak telah membentuk Desa Tangguh Bencana (Destana).
Desa ini dilatih serta diberikan peralatan dan rambu-rambu informasi kebencanaan sesuai tingkat kerawanan wilayahnya.
“Destana total 6.056 desa yang dibentuk oleh BNPB dan pihak terkait lainnya. Ini masih sangat kurang dari 53 ribu desa yang memiliki ancaman bencana,” ungkap Prasinta.
Ia menjelaskan, kesiapsiagaan juga dilakukan di tingkat keluarga, terutama bagi keluarga yang memiliki anggota rentan.
Untuk mendukung inklusivitas, alat peringatan dini kini dilengkapi dengan lampu bagi kelompok tuli, selain bunyi sirene.
Baca Juga: BNPB: Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci Kesiapsiagaan Hadapi Bencana
Lebih lanjut, Prasinta menekankan bahwa sistem peringatan dini bukan hanya sebatas alat, melainkan juga pemahaman masyarakat mengenai langkah yang harus dilakukan setelah tanda peringatan muncul.
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
