Ketua Bawaslu Kalimantan Barat, Mursyid Hidayat, dalam sambutannya menekankan betapa pentingnya peran media sebagai mitra strategis dalam setiap tahapan demokrasi.
Ia secara terbuka mengajak seluruh jurnalis untuk terus menjaga sinergi yang telah terbangun dalam mengawal proses pemilu.
“Kami dari Bawaslu Kalimantan Barat tidak henti-hentinya ingin mengajak kawan-kawan media untuk bersama-sama mewujudkan pemilu yang adil, jujur, dan terbuka.” kata Mursyid dalam sambutannya.
Mursyid juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya atas kolaborasi yang selama ini terjalin.
Menurutnya, kontribusi media sangat signifikan dalam memastikan setiap proses pemilihan umum di wilayah tersebut berjalan dengan baik.
“Terima kasih atas kolaborasi yang terjalin. Alhamdulillah, pelaksanaan pemilu di Kalimantan Barat sejauh ini berjalan efektif, efisien, dan terbuka.” lanjutnya.
Dalam sesi diskusi, Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, turut memberikan pandangan dan pengalamannya.
Ia menceritakan sebuah contoh konkret tentang bagaimana media dilibatkan secara aktif untuk menjaga netralitas saat dirinya menjadi bagian dari proses seleksi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Selatan pada tahun 2012.
“Waktu itu saya bentuk Dewan Pengawas Tim Seleksi yang terdiri dari ombudsman dan seluruh pemimpin redaksi media cetak dan elektronik. Ini dilakukan demi menjaga netralitas proses seleksi.” ungkap Rifqi.
Rifqinizamy menegaskan bahwa peran media bukanlah sekadar pelengkap, melainkan sebuah fondasi esensial dalam sistem demokrasi. Media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penjaga integritas proses demokrasi itu sendiri.
“Media adalah pilar keempat demokrasi. Perannya bukan hanya simbolis, tapi nyata dalam memastikan proses demokrasi berjalan jujur dan adil.” tegasnya.
Kegiatan ini menjadi bukti nyata dari upaya Bawaslu Kalbar dalam mendorong pengawasan pemilu partisipatif, di mana keterlibatan publik, khususnya media, menjadi kunci untuk mengawal jalannya pemilu secara aktif dan independen.
Baca Juga: DPR: Putusan PSU oleh MK Akibat Ketidakprofesionalan Penyelenggara Pemilu
(AMB)
