Terlebih, pembahasan itu bertepatan dengan penyusunan RAPBN 2025–2026.
“Kondisi ini akan saya sampaikan dalam rapat kerja bersama pimpinan Polri dan Banggar DPR RI. Ini saat yang tepat agar pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap keamanan di wilayah perbatasan Sambas,” tambahnya.
Menurut Hinca, wilayah perbatasan merupakan cermin kedaulatan negara.
Baca Juga: Bupati Sambas Jalin Kerja Sama Strategis dengan Kementerian P2MI untuk Perlindungan Pekerja Migran
Karena itu, penguatan institusi seperti kepolisian menjadi kebutuhan mendesak. Ia pun mengapresiasi program rekrutmen proaktif Bintara Perbatasan yang dijalankan Polri.
“Sampai saat ini, sudah ada 46 anak perbatasan yang menjadi anggota Bhayangkara di Polres Sambas. Ini strategi yang tepat, karena mereka sudah memahami bahasa, budaya, dan kearifan lokal. Maka penyelesaian masalah bisa lebih humanis dan mengedepankan restorative justice, sejalan dengan KUHP baru yang akan berlaku mulai 2 Januari 2026,” paparnya.
Kapolres Sambas, AKBP Wahyu Jati Wibowo, menyambut baik kedatangan Hinca dan menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan terhadap kondisi keamanan di wilayah perbatasan.
“Kunjungan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus bekerja optimal menjaga keamanan wilayah perbatasan, tentunya dengan semangat Program Presisi Polri dan arahan Kapolda Kalbar, yang mengedepankan prinsip responsif, kemitraan, dan kolaboratif, ” pungkasnya.
(DNS)
