OPINI – “Bergerak! Bergerak! Bergerak! Serentak! Serentak! Serentak! Membangun! Membangun! Membangun! Jiwa dan raga bangsa!” petikan hymne HMI itu bergema kuat saat prosesi Pelantikan Majelis Wilayah KAHMI dan FORHATI Provinsi Kalimantan Barat periode 2025–2030 berlangsung khidmat dan megah.
Di tengah gemuruh tepuk tangan dan lantunan semangat perjuangan, tersirat harapan besar: semoga kepengurusan yang baru tidak hanya menjadi simbol regenerasi organisasi, tetapi sungguh-sungguh menjadi lokomotif perubahan sosial, intelektual, dan spiritual umat serta bangsa.
Musyawarah Wilayah (Muswil) IX Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Kalimantan Barat telah resmi menetapkan Harisson, sebagai Ketua Umum Periode 2025–2030 dan Erni Panca Kurniasih, sebagai Ketua Umum FORHATI Kalimantan Barat Periode 2025-2030 pada 26 April 2025, dengan pelantikan dijadwalkan pada 26 Juli 2025 (Suaraindo.id, 2025; RRI, 2025; Pontianak Post, 2025).
Dalam pelantikan yang dihadiri langsung oleh Koordinator Presidium MN KAHMI, Rifqinizamy Karsayuda, pesan-pesan kebangsaan dan keumatan mengalir deras.
Baca Juga: IKAL Lemhanas Kalbar Punya Pengurus Baru, Diharapkan Jadi Mitra Strategis Pemerintah Daerah
Rifqi, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa KAHMI bukanlah organisasi nostalgia, melainkan sebuah kekuatan moral dan intelektual yang siap mengawal pembangunan Indonesia, khususnya Kalimantan Barat, secara inklusif dan berkelanjutan (RRI, 2025).
Tema pelantikan “Pembangunan SDM dan Pemanfaatan SDA secara Bijaksana, Berkeadilan, dan Berkelanjutan” bukan sekadar slogan. Ia merupakan respons strategis terhadap tantangan pembangunan kontemporer.
Kalimantan Barat adalah provinsi kaya sumber daya alam, tetapi tantangan utama justru terletak pada bagaimana kekayaan itu dikelola. Tak boleh lagi kita terjebak pada pola pembangunan eksploitatif yang merusak alam dan menciptakan ketimpangan.
KAHMI dan FORHATI harus hadir sebagai pengingat, pengarah, sekaligus pelaksana gagasan pembangunan berkeadaban. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, juga menekankan peran strategis KAHMI dan FORHATI dalam mewujudkan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah (Adpim.kalbarprov.go.id, n.d.).
KAHMI dan FORHATI sebagai Poros Peradaban Baru
KAHMI dan FORHATI bukan hanya pewaris nilai-nilai HMI yang visioner, tetapi juga penafsir zaman. Dalam semangat Insan Cita HMI yakni insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah SWT KAHMI dan FORHATI harus menjadi poros peradaban baru, terutama di Kalbar yang tengah bersiap menjadi kawasan strategis nasional dalam konteks FOLU Net Sink 2030 dan agenda transisi energi hijau.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat optimistis mencapai target FOLU Net Sink 2030 dengan mempertahankan 7,6 juta hektar tutupan hutan dan mengurangi emisi karbon sebesar -140 juta ton CO2e (Infopublik.id, 2025a; APIK Kalbar, 2025).
Forum ini harus melampaui ruang-ruang diskusi elitis. Ia harus menjadi ruang konsolidasi pemikiran dan aksi nyata. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) harus dimulai dari basis nilai: integritas, ilmu, dan empati.
KAHMI dan FORHATI harus memperkuat tradisi intelektual melalui pelatihan, kajian, dan riset sekaligus mengarusutamakan program-program penguatan kapasitas pemuda dan perempuan di desa-desa, pesantren, dan kampus.
Dalam konteks pemanfaatan sumber daya alam (SDA), KAHMI dan FORHATI harus mempromosikan tata kelola yang mengedepankan kearifan lokal, teknologi hijau, dan prinsip keadilan ekologis. Tak ada pembangunan yang benar jika menyingkirkan masyarakat adat, merusak hutan gambut, atau mencemari sungai-sungai yang menjadi urat nadi kehidupan.
Agenda “berkeadilan dan berkelanjutan” harus diterjemahkan menjadi advokasi kebijakan, keterlibatan dalam perencanaan pembangunan daerah, serta penguatan komunitas akar rumput.
Meskipun Kalimantan Barat berkomitmen pada transisi energi bersih (Infopublik.id, 2024), kekhawatiran muncul terkait potensi deforestasi dan emisi baru dari penggunaan biomassa untuk energi (Forest Watch Indonesia, 2024; Trend Asia, 2024).
Dari Kalbar untuk Indonesia
Pelantikan ini bukan hanya seremoni administratif, tetapi momentum kolektif. Ia adalah panggilan sejarah bagi kader-kader umat dan bangsa untuk mengambil peran lebih besar.
