Faktakalbar.id, PONTIANAK – Di tengah maraknya dugaan penyelewengan solar subsidi di Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar justru mengusulkan penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis solar kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Langkah itu dinilai sejumlah pihak kontraproduktif dengan kondisi di lapangan yang menunjukkan lemahnya pengawasan distribusi BBM subsidi.
Pantauan Faktakalbar.id di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kawasan Pontianak Utara, Selasa (22/7/2025), mengungkap praktik pengisian berulang oleh truk-truk modifikasi.
Kendaraan-kendaraan berbak tertutup terpal hijau tampak bolak-balik mengantre solar. Menurut narasumber yang mengetahui pola tersebut, truk-truk itu telah dimodifikasi dengan tangki tambahan atau “baby tank” yang berkapasitas lebih besar dari tangki standar.
“Begitu solar subsidi dari Depot Pertamina masuk ke tangki SPBU, puluhan truk langsung beraksi. Dalam waktu dua hingga tiga jam, stok sudah habis. Kadang yang tersisa untuk masyarakat cuma beberapa liter,” jelas Ardi, seorang sopir yang ditemui Faktakalbar.id di sekitar lokasi SPBU.
Pola penyelewengan ini diduga bukan sekadar ulah sopir nakal. Ada indikasi keterlibatan jaringan mafia yang bekerja sama dengan pengelola SPBU.
Baca Juga: Sopir Tangki di Sambas Ditangkap Polisi, Diduga Gelapkan Solar Perusahaan
Truk-truk rekanan mafia itu mengisi solar subsidi menggunakan pompa resmi, lalu mengalirkannya ke gudang penampungan. Dari situ, solar dijual kembali dengan harga di bawah solar industri, namun tetap jauh di atas harga subsidi Rp6.800 per liter.
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
