Faktakalbar.id, PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan secara tegas menyatakan penolakannya terhadap program transmigrasi dari luar daerah ke Kalimantan Barat.
Baca Juga: Tolak Transmigrasi, Puluhan Ormas di Landak Gelar Aksi Damai Besar-besaran
Pernyataan ini ia sampaikan di hadapan ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kalbar saat melakukan aksi di Kantor Gubernur Kalbar, Senin (21/07/2025).
Wagub Krisantus didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, serta Forkopimda Kalbar, menemui langsung para demonstran.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalbar tidak mendukung program revitalisasi transmigrasi yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat lokal.
“Masih banyak warga Kalbar yang miskin, tidak punya pekerjaan, rumah, atau lahan, dimana yang seharusnya menjadi prioritas. Jangan sampai kita memindahkan kemiskinan dari luar ke sini,” tegas Krisantus.
Ia menyatakan bahwa penolakan ini telah ia perhatikan selama beberapa minggu terakhir, dan menyampaikan komitmennya yang sejalan dengan masyarakat.
“Sebagai Wakil Gubernur Kalbar memiliki pendapat dan sikap yang sama dengan bapak/ibu sekalian yakni menolak program transmigrasi,” tambahnya.
Koordinator lapangan aksi, Endro Romianus, menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap ketimpangan perlakuan antara warga lokal dan transmigran.
Menurutnya, program transmigrasi tidak menyentuh kebutuhan masyarakat lokal dan justru menimbulkan ketimpangan fasilitas.
Baca Juga: Wakil Gubernur Kalbar Tegas Tolak Transmigrasi Masuk ke Kalimantan Barat
“Kami menyuarakan penolakan terhadap segala bentuk program transmigrasi yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat lokal. Jangan pindahkan masalah ke sini,” ujarnya.
Endro menyebutkan beberapa kasus di mana fasilitas transmigrasi dijual ke pihak perusahaan, serta ketidakadilan akses listrik antara pemukiman transmigran dan warga lokal.
“Kami mendesak agar hak atas tanah dan hunian dikembalikan kepada masyarakat lokal. Jika tuntutan ini tidak direspons, kami akan menuntut Menteri Transmigrasi mundur dari jabatannya,” tegasnya.
Aksi ini menjadi simbol kekhawatiran masyarakat Kalbar atas potensi pemindahan persoalan kemiskinan dari luar daerah ke wilayah mereka, serta bentuk tuntutan agar pemerintah pusat mengutamakan kesejahteraan warga lokal.
(fd)
