Ia menegaskan bahwa masyarakat Kalimantan pada dasarnya terbuka, namun menolak keras sistem transmigrasi yang terstruktur tanpa melibatkan partisipasi masyarakat adat dan cenderung mengabaikan agenda pembangunan lokal yang lebih mendesak.
Puncak dari tuntutan aliansi ini adalah desakan agar Kementerian Transmigrasi segera dibubarkan.
Baca Juga: Penolakan Transmigrasi di Kalbar Menguat, Warga Lokal Tuntut Keadilan Sosial
Menurut aliansi, kementerian tersebut dinilai telah gagal dalam melihat dan memahami realitas sosial serta kultur masyarakat Kalimantan yang sesungguhnya.
Kegagalan ini, kata mereka, tercermin dari program yang dianggap tidak peka dan berpotensi merusak tatanan sosial yang sudah ada, sehingga penolakan program transmigrasi menjadi pilihan yang harus disuarakan.
(*Red)
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
