“Ketika peradaban rajasan yaitu tata kelola dan pelayanan publik bermasalah, maka bisa dipastikan pemerintahan akan stagnan. Maka dari itu, kita harus benar-benar membedah persoalan ini,” tegas Herman.
Menurutnya, reformasi sistem pengadaan tidak cukup hanya dengan perbaikan teknis atau prosedural. Diperlukan perubahan dalam struktur administrasi, pemberdayaan SDM, serta hubungan antarlembaga.
“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang hadir, terutama Bapak Gubernur Kalbar dan para tokoh yang telah memberi perhatian pada isu ini. Mari kita buka bersama secara lebih spesifik titik-titik persoalannya, dari administrasi hingga pemberdayaannya,” jelasnya.
Buku ini diharapkan menjadi alat bantu strategis dalam memahami aspek hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah, sekaligus membuka ruang diskusi yang membangun antara regulator, pelaksana, dan masyarakat sipil.
Baca Juga: Pemuda Keturunan Sambas Terbitkan Tiga Buku Cerita Rakyat dalam Bahasa Melayu Sambas
Dengan pemahaman yang menyeluruh, proses pengadaan diharapkan semakin transparan, efisien, dan bertanggung jawab.
(Rfa/Irm)
