Faktakalbar.id, PONTIANAK – Buku terbaru karya Herman Hofi Munawar yang berjudul “Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah” menghadirkan pandangan menyeluruh mengenai sistem pengadaan pemerintah di Indonesia, baik dari sisi normatif maupun praktik di lapangan.
Buku ini dinilai dapat menjadi rujukan penting dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan, khususnya dalam hal pengadaan barang dan jasa.
Baca Juga: Dosen Jerman Asal Pontianak Inisiasi Bedah Buku Habiburrahman El Shirazy
Dalam peluncuran dan bedah buku yang berlangsung Kamis malam (17/7/2025) di Pontianak, para tokoh pemerintahan dan akademisi menyampaikan apresiasi dan harapan besar terhadap kontribusi buku ini dalam menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyoroti pentingnya pemahaman hukum dalam setiap proses pengadaan.
Menurutnya, banyak persoalan yang timbul bukan karena niat buruk, tetapi karena ketidaktahuan terhadap aturan yang berlaku.
“Buku ini menjadi panduan penting agar kita memahami proses pengadaan yang sesuai aturan. Jangan sampai pengadaan justru terjebak pada hal-hal yang sebenarnya bisa disederhanakan tapi malah menimbulkan masalah hukum karena ketidaktahuan terhadap prosedur,” ujar Ria Norsan.
Ia berharap buku tersebut dapat menjadi rujukan strategis bagi aparatur pemerintah, khususnya mereka yang terlibat dalam perencanaan dan pengadaan barang dan jasa.
“Saya baru membaca sepintas, tapi dari kulitnya saja sudah terasa kedalaman isinya. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat, terutama bagi mereka yang berkecimpung dalam bidang perencanaan dan pengadaan,” tambahnya.
Sebagai penulis, Herman Hofi Munawar menegaskan bahwa sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dibenahi sebagai bagian dari reformasi tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.
“Ketika peradaban rajasan yaitu tata kelola dan pelayanan publik bermasalah, maka bisa dipastikan pemerintahan akan stagnan. Maka dari itu, kita harus benar-benar membedah persoalan ini,” tegas Herman.
Menurutnya, reformasi sistem pengadaan tidak cukup hanya dengan perbaikan teknis atau prosedural. Diperlukan perubahan dalam struktur administrasi, pemberdayaan SDM, serta hubungan antarlembaga.
“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang hadir, terutama Bapak Gubernur Kalbar dan para tokoh yang telah memberi perhatian pada isu ini. Mari kita buka bersama secara lebih spesifik titik-titik persoalannya, dari administrasi hingga pemberdayaannya,” jelasnya.
Buku ini diharapkan menjadi alat bantu strategis dalam memahami aspek hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah, sekaligus membuka ruang diskusi yang membangun antara regulator, pelaksana, dan masyarakat sipil.
Baca Juga: Pemuda Keturunan Sambas Terbitkan Tiga Buku Cerita Rakyat dalam Bahasa Melayu Sambas
Dengan pemahaman yang menyeluruh, proses pengadaan diharapkan semakin transparan, efisien, dan bertanggung jawab.
(Rfa/Irm)
