Struktur ini mencerminkan kesiapan teknokratis dan niat politik untuk membangun arsitektur REDD+ berbasis daerah, mendukung aspek politik dan sosial-budaya dalam Astagatra.
Replikasi model ini di provinsi lain akan memperkuat fondasi kelembagaan untuk mengintegrasikan inisiatif Danantara dengan kebijakan lokal, menjadikan daerah sebagai penggerak utama ekonomi hijau.
Baca Juga: Narasi yang Tak Seimbang: Epistemic Warfare di Era AI dan Ketegangan Nurani Global
Menuju Ekonomi Hijau yang Berkeadilan
Keberhasilan transformasi karbon Indonesia diukur dari manfaat yang dirasakan oleh petani, masyarakat adat, dan generasi muda di daerah, sejalan dengan aspek sosial-budaya dan ekonomi dalam Pancagatra.
Danantara harus menjadi bagian dari ekosistem kelembagaan yang adil, transparan, dan berbasis data, mendukung ketahanan nasional dengan memastikan pembangunan ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan.
Penutup: Diplomasi Hijau untuk Ketahanan Nasional
Dalam kerangka Trigatra, Indonesia memiliki aset strategis berupa hutan tropis, ekosistem gambut, karbon biru, dan kearifan lokal masyarakat adat. Dalam Pancagatra, keberanian politik, kecermatan teknokratik, dan tata kelola yang matang diperlukan untuk menyatukan potensi ini dalam gerakan nasional yang mendukung ideologi Pancasila, stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, harmoni sosial-budaya, dan keamanan lingkungan.
Dengan pendekatan lanskap yurisdiksi dan pembiayaan kolaboratif, Danantara dapat menjadikan Indonesia sebagai mercusuar ekonomi hijau dunia, memperkuat ketahanan nasional melalui lompatan yang dimulai dari daerah.
Oleh: Gusti Hardiansyah
Komite Eksekutif GCF-TF Indonesia – Ketua ICMI Kalimantan Barat
*Tulisan ini adalah opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan atau kebijakan resmi dari penerbit.
