“Bank Indonesia tentu sangat berkepentingan dalam mendorong transformasi ini. Karena itu, kita bersama-sama mengevaluasi sejauh mana percepatan digitalisasi keuangan daerah telah berjalan. Kita juga menyusun langkah-langkah strategis ke depan,” ungkapnya.
Meski demikian, Edi mengakui masih ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, kesiapan SDM, dan minimnya perangkat digital di sektor UMKM.
Untuk mengatasi hal ini, Pemkot Pontianak melibatkan Bank Kalbar agar dapat mendukung secara optimal.
Salah satunya dengan memperluas penggunaan tapping box dan Electronic Point of Sales (e-POS) di sektor pajak restoran.
“Kita harapkan Bank Kalbar dapat menjadi mitra utama yang mampu menjawab kebutuhan transformasi digital ini. Dengan penggunaan tapping box dan e-POS yang lebih luas, kita bisa meningkatkan akurasi data transaksi dan pada akhirnya meningkatkan potensi pendapatan asli daerah,” ujar Edi.
Langkah yang dilakukan Pemkot Pontianak juga sejalan dengan arahan pemerintah pusat melalui Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).
Baca Juga: Pemkot Pontianak Terima 12 Sertifikat Tanah, Termasuk Lahan untuk Sekolah Rakyat
Pemerintah menargetkan seluruh pemerintah daerah dapat sepenuhnya menerapkan transaksi non-tunai.
“Kita optimistis, dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan bank daerah, percepatan digitalisasi keuangan ini bisa membawa dampak positif, baik dari sisi pelayanan publik maupun optimalisasi penerimaan daerah,” tutup Edi.
(*Red/Prokopim)
