Faktakalbar.id, PONTIANAK – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Regional VII Kalbar menolak keras program transmigrasi yang hendak dilakukan ke wilayah Kalimantan Barat oleh pemerintah terkait.
Baca Juga: Pemuda Dayak Kalbar Tolak Program Transmigrasi Jika Tidak Adil bagi Masyarakat Lokal
KOMDA PMKRI Kalbar, Endro Ronianus menyampaikan bahwa penolakan didasarkan pada banyaknya persoalan yang masih terjadi di Kalimantan Barat, terutama kepada masyarakat lokal.
“Penolakan ini kami dasarkan pada masih banyaknya persoalan di masyarakat lokal Kalimantan Barat yang masih belum selesai, misalnya saja kesenjangan sosial, tingginya angka kemiskinan, buruknya infrastruktur jalan, sampai masih minimnya akses listrik ke desa-desa di Kalimantan Barat,” ujarnya, Senin (7/7/2025).
Dirinya menyampaikan bahwa persoalan-persoalan yang ada di masyarakat lokal Kalimantan Barat sangat tidak sebanding dengan fasilitas yang bisa didapatkan oleh para transmigran.
“Berdasarkan informasi yang kami himpun, para transmigran akan mendapatkan dukungan infrastruktur yang sangat memadai, seperti tanah dan sertifikatnya, pemukiman dan infrastruktur dasar, penguatan SDM dan ekonomi lokal, sampai monitoring dan penyelesaian isu agraria,” ungkapnya.
Endro menegaskan bahwa dengan adanya fasilitas yang sedemikian rupa didapatkan para transmigran, tentu ini sangat bertolak belakang dengan keadaan nyata masyarakat lokal Kalbar yang masih kesulitan mendapatkam serrtifikat tanah mereka akibat masuk ke lahan pemerintah tanpa ada persetujuan mereka.
Baca Juga: Wamen Transmigrasi: Progres Transmigrasi di Kalbar Positif, Sertifikasi Lahan Hampir Tuntas
Selain itu, banyak desa masih tertinggal dan tidak aliri listrik.
“Kami melihat program transmigrasi justru berpotensi memperparah ketimpangan yang sudah ada dan jauh dari tujuan utama. Bukannya menyelesaikan masalah, pemerintah justru menambah beban baru bagi daerah yang belum siap secara sosial, maupun infrastruktur,” tegasnya.
Maka dari itu, ia mengharapkan pemerintah pusat dan daerah dapat memprioritaskan pembangunan di Kalimantan Barat, baik insfrastruktur dan SDM. Pihaknya juga menginginkan adanya penghentian sementara dan fokus pada pembagunan desa-desa tertinggal, serta melibatkan masyarakat adat dalam mengambil kebijakan.
“Komda PMKRI Kalbar menyerukan agar pembangunan di Kalimantan Barat dilakukan secara adil dan berkeadilan tanpa mengorbankan hak-hak dasar masyarakat lokal,” pungkasnya.
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
