Faktakalbar.id, NASIONAL – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, mendesak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM untuk bertanggung jawab secara terbuka atas maraknya praktik mafia solar subsidi yang masih terjadi di berbagai daerah.
Kasus terbaru yang mencuat terjadi di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
Baca Juga: Solar Subsidi di SPBU 28 Oktober “Dikuasai” Mafia BBM
Dalam kunjungan kerja Komisi XII ke provinsi tersebut pekan lalu, para anggota DPR menerima banyak keluhan dari masyarakat dan pelaku usaha kecil soal distribusi solar subsidi yang tidak tepat sasaran.
“Kami melihat praktik penyelewengan solar subsidi ini sudah sangat mengkhawatirkan. Negara dirugikan, rakyat kecil dikorbankan,” kata Bambang dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/7/2025).
Menurutnya, keberadaan mafia dalam penyaluran solar subsidi telah menyebabkan potensi kerugian negara hingga triliunan rupiah.
Ia menilai lemahnya pengawasan dari hulu ke hilir membuka celah bagi para pelaku nakal untuk memanfaatkan celah tersebut.
Bambang menegaskan, BPH Migas dan Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM tidak boleh tinggal diam dalam menghadapi masalah ini.
Bahkan, jika ada tekanan dari pihak tertentu atau oknum yang membekingi mafia, hal itu harus dilaporkan ke DPR.
