SPPI Bukan PNS, Tapi Diarahkan Menjadi ASN: Ini Penjelasan Lengkapnya

Faktakalbar.id, NASIONAL – Banyak calon peserta bertanya, SPPI apakah PNS? Pertanyaan ini kerap muncul karena masyarakat berharap bisa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) ketika bergabung dalam program pemerintah.

SPPI adalah singkatan dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia.

Program ini merekrut sarjana-sarjana yang dibutuhkan oleh berbagai instansi pemerintah, seperti Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Proses rekrutmen SPPI dilakukan melalui Universitas Pertahanan RI (Unhan) atau Indonesia Defence University (IDU).

Lalu, bagaimana status kepegawaian peserta program ini?

Dalam dokumen resmi Persyaratan Seleksi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia Batch 3 pada Bagian D Nomor 1, yang diunggah oleh Unhan melalui situs www.spp-indonesia.com, dijelaskan bahwa:

“Status kepegawaian SPPI akan diarahkan menjadi ASN.”

Artinya, SPPI bukanlah PNS, namun statusnya memang diarahkan menjadi ASN, sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah yang merekrut.

Untuk memahami lebih dalam perbedaan dan persamaan antara PNS dan ASN, berikut ini penjelasan ringkasnya:

Persamaan PNS dan ASN:

Keduanya bekerja di bawah instansi pemerintah.
Baik PNS maupun ASN mendapatkan NIP (Nomor Induk Pegawai).
Memiliki fungsi yang sama sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta pemersatu bangsa.

Perbedaan PNS dan ASN:

PNS adalah pegawai tetap pemerintah, sedangkan ASN bisa diangkat melalui perjanjian kerja.
Masa kerja PNS bisa mencapai usia pensiun 58–60 tahun, sementara ASN seperti PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) memiliki masa kerja sesuai kontrak yang bisa diperpanjang.
PNS mendapat jaminan pensiun, sedangkan PPPK tidak mendapat jaminan pensiun dan hari tua.
PNS dan PPPK tunduk pada regulasi pemerintah yang berbeda.
PNS berhak atas cuti di luar tanggungan negara hingga 3 tahun, sedangkan PPPK tidak memiliki hak tersebut.