Faktakalbar.id, PONTIANAK – Aliansi Mahasiswa Pemuda Pelindung Borneo meminta Polda Kalimantan Barat (Kalbar) untuk segera mengungkap dan menangkap sosok berinisial AS yang diduga sebagai pemodal utama pertambangan emas ilegal (PETI) di wilayah Kalbar.
Mereka menilai aktivitas tambang emas ilegal ini sudah menyebar hampir di seluruh wilayah Kalimantan Barat.
Aksi penyampaian tuntutan tersebut digelar di depan Polda Kalbar dan Pemprov Kalbar pada Kamis (26/6) lalu.
Baca Juga: Yu Hao Dipenjara atas Kasus Tambang Emas Ilegal
Dalam rilis yang diterima Fakta Kalbar, Aliansi Mahasiswa Pemuda Pelindung Borneo menyatakan bahwa PETI di Kalbar bukan lagi kegiatan ilegal skala kecil, melainkan sudah menjadi jaringan terorganisir yang melibatkan pemodal besar, sistem perlindungan berlapis, serta dugaan keterlibatan oknum aparat.
Akibat aktivitas tambang ilegal ini, negara mengalami kerugian mencapai triliunan rupiah. Lebih miris, kerusakan ekologis dan sosial semakin meluas, mulai dari pencemaran Sungai Kapuas, deforestasi, hilangnya satwa endemik, hingga kriminalisasi masyarakat sekitar.
Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Aliansi Mahasiswa Pemuda Pelindung Borneo menuntut agar pemerintah daerah dan aparat hukum menindak tegas pemodal, pelaku, serta oknum yang menjadi beking PETI, termasuk di lingkungan birokrasi dan aparat penegak hukum.
Korlap Aliansi Mahasiswa Pemuda Pelindung Borneo menegaskan, “Kami meminta polisi segera mengungkap, menangkap, dan membawa inisial AS ke meja hijau.
Jangan biarkan aktor besar kebal hukum sementara masyarakat kecil yang justru dikriminalisasi. Polisi juga harus mempublikasikan kasus PETI secara terbuka dan membentuk tim pemantau independen.”
Baca Juga: Pernyataan Ulil Abshar Soal Tambang Dikritik Greenpeace: Jangan Legitimasi Kejahatan Lingkungan
Selain itu, aliansi mahasiswa ini juga menuntut kewajiban bagi seluruh perusahaan tambang untuk melakukan reklamasi dan restorasi lahan pascatambang serta meminta agar diberikan sanksi berat bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban tersebut.
Pemerintah dan aparat penegak hukum diingatkan untuk tidak terus membiarkan pelaku dan pemodal besar tambang ilegal bebas berkeliaran, sementara rakyat kecil dijadikan kambing hitam. Situasi ini menunjukkan ketimpangan dalam penegakan hukum di Kalbar.
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
