M. Rifal, Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GN-PK) Kalbar, bahkan semakin geram dengan sikap bungkam Abdul Gani.
“Ini tanda ada yang tidak beres. Kalau memang pembelian ini transparan, seharusnya bisa dijelaskan ke publik. Diamnya pejabat justru menimbulkan kecurigaan,” tegas Rifal saat dihubungi Faktakalbar.id pada Kamis (26/6).
Pola Pemborosan yang Terulang?
Kontroversi pengadaan mobil dinas di Kalbar ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar juga sempat menuai kritik keras karena mengusulkan pembelian kendaraan dinas dengan nilai fantastis, lebih dari Rp15 miliar.
Jika pola serupa terulang, di mana para pejabat terus menganggarkan pembelian kendaraan baru meskipun aset yang ada masih layak pakai, maka potensi pemborosan APBD semakin nyata.
Pertanyaan besar yang kini harus dijawab adalah: apakah benar-benar ada kebutuhan mendesak untuk pengadaan mobil baru ini, ataukah ini hanyalah untuk memfasilitasi kenyamanan para pejabat Kalimantan Barat?
Baca Juga: Jalan Rusak di Kalbar Terbengkalai, Pemprov Malah Belanja Mobil Mewah
(Dhn)
