Faktakalbar.id, PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Melalui program bantuan stimulan tahun anggaran 2025, Pemkot menyalurkan bantuan untuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan WC tidak layak bagi 324 Kepala Keluarga (KK) dari warga kurang mampu.
Bantuan tersebut terbagi atas 183 unit rumah dan 141 unit WC.
Anggaran program ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak dan akan disalurkan dalam dua tahap.
Baca Juga: Pemkot Pontianak Bantu Bedah 106 WC, Edi Kamtono Ingin Sanitasi Warga Layak
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menjelaskan bahwa setiap penerima bantuan RTLH mendapatkan dana stimulan sebesar Rp20 juta, sedangkan untuk perbaikan WC diberikan sebesar Rp10 juta per KK.
Ia menegaskan bahwa bantuan ini bersifat stimulan, sehingga masyarakat juga diharapkan ikut berkontribusi dalam proses perbaikannya.
“Bantuan ini sifatnya stimulan, artinya masyarakat juga perlu berkontribusi agar perbaikan rumah maupun WC dapat diselesaikan secara optimal,” ujar Edi usai menyerahkan bantuan secara simbolis di Aula Gedung Kantor Terpadu Sutoyo, Selasa (24/6/2025).
Edi menambahkan, program ini merupakan agenda rutin tahunan Pemkot yang bertujuan mengurangi jumlah rumah tidak layak huni secara bertahap.
Ia menekankan pentingnya hunian yang layak untuk membangun kualitas hidup masyarakat.
“Setiap orang berhak memiliki rumah layak sebagai fondasi untuk kehidupan yang lebih baik,” tegasnya.
Baca Juga: Usulan Rumah Subsidi Cuma 18 Meter Persegi: “Masa Kayak Gudang?”
Program ini juga mendukung Program 3 Juta Rumah dari pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, sebagai upaya mengatasi kekurangan pasokan rumah secara nasional.
“Saya berharap melalui bantuan ini kualitas hidup warga Kota Pontianak dapat meningkat secara signifikan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Pontianak, Derry Gunawan, mengatakan bahwa program ini telah berlangsung selama lebih dari satu dekade dan terus meningkat dari sisi penerima manfaat.
“Tahun ini kita bantu sampai 324 rumah. Ini adalah bentuk kepedulian Pemkot dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat,” jelasnya.
Derry mengungkapkan, proses verifikasi dilakukan secara ketat.
Calon penerima harus memiliki tanah sendiri, masuk kategori warga tidak mampu berdasarkan data Dinas Sosial, dan rumahnya benar-benar dalam kondisi tidak layak.
Kerusakan rumah yang dimaksud mencakup fondasi, dinding, lantai, atap, bahkan kondisi bangunan yang mengancam keselamatan.
Bantuan disalurkan dalam bentuk uang tunai langsung ke rekening penerima, untuk membeli bahan bangunan atau membayar tukang.
“Namun banyak juga yang dibantu oleh tetangga, saudara, atau anggota keluarga yang bisa membangun sendiri. Jadi dana bisa lebih fokus digunakan untuk pembelian bahan,” ujarnya.
Baca Juga: Fasilitas Lengkap, Rumah Kemasan Pontianak Jadi Solusi UMKM Tingkatkan Daya Saing Produk
Untuk menjamin akuntabilitas, DPRKP juga menurunkan tenaga ahli guna mendampingi penerima bantuan sejak penyusunan rencana kebutuhan, perbaikan prioritas, hingga pelaporan akhir penggunaan dana.
“Karena ini uang negara, tentu harus dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, kami lakukan pengawasan secara menyeluruh sampai pelaporan keuangan tuntas,” tambah Derry.
Salah satu penerima bantuan, Triwana, mengaku sangat bersyukur atas program ini.
“Alhamdulillah, bantuan ini sangat kami syukuri. Rumah kami sudah tidak layak, dan sekarang bisa mulai kami perbaiki sedikit demi sedikit,” ungkapnya.
Hal serupa disampaikan oleh Ruswa, penerima bantuan perbaikan WC.
“Dulu WC kami masih sederhana dan belum sehat. Dengan bantuan ini, harapannya kami bisa bangun WC yang lebih bersih dan layak,” ujarnya.
Sejak 2021 hingga 2024, Pemkot Pontianak telah membantu 2.336 unit rumah, baik dari APBD maupun dana pusat. (ra/prokopim)
Baca Juga: Rumah Kemasan di Pasar Kemuning Resmi Dibuka, UMKM Bisa Dapat Layanan Gratis
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
