Namun, alih-alih memanfaatkan aset yang sudah ada, lembaga ini justru mengajukan pembelian baru dengan anggaran miliaran rupiah.
Faktakalbar.id telah mencoba mengonfirmasi hal ini kepada Abdul Gani melalui pesan WhatsApp pada Senin, (23/6/2025). Namun, hingga berita ini diturunkan, tidak ada tanggapan meskipun pesan telah terkirim dan terbaca (centang dua).
Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GN-PK) Kalbar, M. Rifal, menyayangkan keputusan ini.
“Ini jelas pemborosan APBD. Jika sudah ada kendaraan hibah yang masih layak, mengapa harus beli baru? Ini bertolak belakang dengan semangat efisiensi yang digaungkan pemerintah,” tegas Rifal saat dihubungi Faktakalbar.id.
Baca Juga: Sekda Harisson Enggan Komentari Pengadaan Kendaraan Dinas Oleh Pemprov Kalbar
Ini bukan pertama kalinya pengadaan mobil dinas di Kalbar menuai kontroversi. Sebelumnya, Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar juga ramai dikritik karena mengusulkan pembelian kendaraan dinas senilai Rp15 miliar lebih.
Masyarakat pun mempertanyakan konsistensi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan anggaran, terutama di tengah kebutuhan mendesak seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan fasilitas hingga pelayanan publik.
Terlihat jelas bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Kalbar sangat mengutamakan kenyamanan para pejabatnya di tengah himpitan ekonomi yang diderita banyak warga masyarakat.
(Dhn)
