Ia menambahkan bahwa pengadaan mobil dinas sejatinya tidak masalah secara aturan. Namun, seharusnya kebijakan ini dievaluasi dan dipertimbangkan lebih lanjut agar tidak menimbulkan narasi baru atau kesan bahwa pejabat daerah sudah menikmati fasilitas mewah sebelum memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
“Sebaiknya ada kepedulian kepada masyarakat Kalbar dengan kembali melakukan evaluasi alokasi anggaran kendaraan dinas tersebut dan dialihkan kepada program-program yang lebih prioritas yang dibutuhkan masyarakat Kalbar. Bukan yang hanya dibutuhkan oleh segelintir pejabat,” tegasnya.
(mro)
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
