“Jika Pemprov telah mengalokasikan anggaran untuk menyewa kendaraan sebesar Rp1,196 Miliar di tahun 2025, maka rencana pembelian kendaraan dinas baru perlu ditinjau kembali. Terutama jika kendaraan yang ada masih dapat digunakan atau diperbaiki,” tegas Cesar, Jumat (19/6).
Baca Juga: Sekda Harisson Enggan Komentari Pengadaan Kendaraan Dinas Oleh Pemprov Kalbar
Senada dengan Cesar, Ketua KAMMI Kalbar, Mursalin, turut menyuarakan ketidaksetujuannya. Ia menilai anggaran belanja ini sama sekali tidak bijak jika Pemprov sudah siap menggelontorkan dana untuk menyewa kendaraan dinas yang fungsinya serupa.
“Pengadaan anggaran ini tentu tidak bijak, apalagi Pemprov sudah menganggarkan sewa terhadap kendaraan dan fungsinya pun sama. Sebaiknya Pemprov melihat kembali apa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kalbar dan bisa memprioritaskan anggaran untuk hal tersebut,” pungkas Mursalin, Sabtu (20/6), menyoroti kebutuhan nyata masyarakat yang sering terabaikan.
Sikap enggan berkomentar dari Ketua HMI Kalbar, Muhammad Said, jelas menimbulkan pertanyaan besar, khususnya mahasiswa dan masyarakat Kalimantan Barat yang mengharapkan kebijakan dan program prioritas lain yang lebih krusial, seperti infrastruktur, kesehatan, fasilitas umum, dan pendidikan.
Apakah ada keterlibatan khusus antara Ketua HMI Kalbar dengan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sekaligus Sekda Kalbar, Harisson?
Rakyat yang namanya sering dikumandangkan saat aksi ini berhak tahu mengapa suara “Agent of Change” kini membisu di tengah gelontoran dana fantastis yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak.
(Mro)
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
