Faktakalbar.id, PONTIANAK – Organisasi mahasiswa ekstra kampus, atau Organisasi Kepemudaan (OKP), selama ini dikenal sebagai garda terdepan dalam mengawal kebijakan pemerintah, memastikan setiap langkah berpihak pada rakyat.
Namun, idealisme ini tampaknya luntur di hadapan Ketua Badko (Badan Koordinasi) HMI Kalbar, Muhammad Said. Ia memilih bungkam soal pengadaan kendaraan dinas oleh Pemprov Kalbar senilai Rp15 miliar, sebuah angka fantastis yang memantik pertanyaan besar.
Ironisnya, di tengah pembelian armada baru tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar juga tetap menganggarkan sewa kendaraan senilai Rp1,196 miliar. “Untuk sementara kami belum bisa berkomentar terkait kendaraan dinas Pemprov. Gak cukup bahan dan data juga, Pak,” ujar Said dalam keterangan tertulis pada Senin (16/6/2025).
Dalih kurangnya data ini tentu patut dipertanyakan, mengingat informasi pengadaan tersebut terpampang jelas dan dapat diakses secara luas oleh masyarakat melalui situs resmi LKPP, sirup.lkpp.go.id.
Baca Juga: Jalan Rusak di Kalbar Terbengkalai, Pemprov Malah Belanja Mobil Mewah
Bahkan, setelah diberikan data rincian rencana pengadaan tangkapan layar dari situs tersebut, Said tetap memilih membisu, enggan memberikan komentar hingga hari ini, meskipun upaya konfirmasi telah dilakukan.
Sikap bungkam HMI ini kontras dengan pernyataan organisasi lain. Ketua GMNI Kalbar, Cesar Marchello, dengan tegas mengecam penganggaran dana tersebut.
Ia menilai Pemprov Kalbar harus mengevaluasi ulang secara menyeluruh kebutuhan dan rencana efisiensi anggaran, sejalan dengan arahan pemerintah pusat.
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
