Faktakalbar.id, PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus berkomitmen untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan di wilayahnya. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengatakan bahwa peningkatan jumlah penduduk sejalan dengan meningkatnya angka kelahiran.
Oleh karena itu, kebutuhan akan fasilitas pendidikan menjadi semakin mendesak.
“Kami sudah memetakan lokasi pusat permukiman yang membutuhkan pembangunan sekolah baru, penambahan ruang kelas, hingga yang perlu dilakukan regrouping. Semua sudah dipetakan,” ujar Edi saat ditemui pada Kamis (5/6/2025).
Baca Juga: Wali Kota Pontianak Ajak PKK Prioritaskan Pendidikan Anak
Ia menegaskan bahwa pembangunan sekolah merupakan prioritas penting untuk memastikan tidak ada anak yang putus sekolah.
Namun, tantangan tetap ada, mulai dari ketersediaan lahan, anggaran, hingga waktu pelaksanaan.
“Beberapa sekolah di pusat permukiman sudah berdiri sejak lama melalui program Instruksi Presiden (Inpres). Dalam implementasinya, sistem domisili memang menimbulkan sejumlah kendala, namun juga memberikan keuntungan, terutama dari segi jarak tempuh,” jelasnya.
Edi juga mengingatkan bahwa Pemkot wajib mematuhi regulasi dari pemerintah pusat.
Jika tidak, mereka berisiko mendapatkan evaluasi dari lembaga pengawas.
“Aturan pusat, termasuk sistem penerimaan peserta didik baru dengan persentase tertentu, tidak bisa dihindari karena pengawasannya dilakukan oleh Ombudsman, inspektorat, dan lembaga terkait lainnya,” tambahnya.
Tak hanya fokus pada pembangunan fisik sekolah, Edi juga mengimbau orang tua untuk tidak membiarkan anak-anak membawa kendaraan bermotor ke sekolah.
Baca Juga: Edi Pastikan Layanan Pendidikan dan Kesehatan Terjaga untuk Naikan IPM Pontianak
“Kami telah menyediakan bus sekolah, tetapi respons masyarakat masih rendah. Kami melarang siswa SD dan SMP membawa kendaraan sendiri. Kecuali jika diantar orang tuanya,” tutupnya.
Dengan pemetaan lokasi sekolah baru, Pemkot Pontianak berharap bisa menjawab tantangan pendidikan di masa depan dan memastikan anak-anak di Pontianak mendapatkan akses pendidikan yang setara dan aman. (ra/kominfo)
