“Laporan tadi masih bersifat naratif. Kalau ingin cepat diproses, saya minta dokumennya disampaikan secara akurat, lengkap dengan bukti. Misalnya SKT, siapa yang dirugikan, siapa yang diminta, termasuk bangunan jalan dan kelompok yang terlibat. Dengan begitu, audit bisa dilakukan tanpa membuang waktu,” terangnya.
Ia turut mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana desa. Ia menyebutkan bahwa kepala desa seharusnya menyampaikan informasi APBDes secara terbuka kepada masyarakat, misalnya melalui papan pengumuman desa.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya hanya akan memeriksa hal-hal yang secara resmi telah tercantum dalam laporan tertulis.
“Ini pasti kita tindak lanjuti sesuai dengan poin-poin yang disampaikan. Tapi jangan setelah audit malah ditambah poin-poin lain. Apa yang disampaikan tertulis, itu yang akan kita audit,” pungkasnya.
(DNS)
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
