“Beberapa upaya yang dilakukan PT Bank Pembangunan Daerah Kalbar adalah inovasi melalui pemanfaatan teknologi informasi,” tambahnya.
Untuk memperkuat struktur permodalan dan menjaga posisi sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP), Pemprov Kalbar akan menambah penyertaan modal sebesar Rp375 miliar selama lima tahun, mulai 2025 hingga 2029, dengan nilai tahunan sebesar Rp75 miliar.
“Dengan penambahan penyertaan modal tersebut, saya berharap Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Barat dapat mendukung pengembangan usaha Bank Kalbar. Saya juga mengingatkan agar Bank Kalbar terus mengikuti perkembangan teknologi modern dan tetap berhati-hati dalam penyaluran kredit,” tegasnya.
Norsan juga menyinggung kebijakan Presiden Republik Indonesia yang mendorong pembentukan koperasi desa/kelurahan, yang akan mendapatkan dana sebesar Rp3–5 miliar dari Bank Himbara. Namun, ia mengimbau agar dana tersebut dapat disalurkan melalui Bank Kalbar.
“Koperasi Merah Putih akan diberikan pinjaman antara Rp3 sampai 5 miliar. Saya minta, kalau bisa, jangan di Bank Himbara atau bank lain, tapi taruhlah dana ini di Bank Pembangunan Daerah, yakni Bank Kalbar,” pintanya.
