Transparansi Birokrasi Dipertanyakan
Seperti diberitakan sebelumnya, aplikasi SIMPELJAK milik Pemkab Mempawah yang seharusnya memuat data pemantauan jalan dan jembatan justru dinilai tidak transparan.
Baca Juga: KPK Geledah Dinas PUPR Mempawah, Harta Kepala Dinas Capai Rp4,2 Miliar
Minimnya informasi terkait struktur pejabat memperkuat dugaan adanya ketertutupan dalam birokrasi yang kini mulai terbongkar.
Kasus ini membuka mata publik tentang pentingnya transparansi, terutama dalam pengelolaan proyek-proyek yang menyangkut kepentingan publik dengan dana besar dari anggaran negara.
(Dhn)
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
