DPP INKINDO Kalbar juga menyoroti fenomena meningkatnya praktik konsultansi oleh pihak yang bukan anggota asosiasi resmi. Praktik ini merugikan anggota INKINDO, karena mereka kehilangan peluang kerja yang seharusnya menjadi bagian dari ruang lingkup profesinya. Padahal, jumlah anggota INKINDO di Kalimantan Barat masih relatif sedikit.
Menanggapi berbagai aspirasi ini, Ketua DPRD Kalimantan Barat, Aloysius, menyampaikan apresiasi dan berjanji untuk menindaklanjuti masukan tersebut.
“Kami akan berkoordinasi dengan pihak eksekutif dan mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada perlindungan konsultan lokal serta peningkatan kapasitas mereka,” ujar Aloysius.
Pertemuan ini menjadi langkah awal yang penting dalam membangun sinergi antara DPRD Kalimantan Barat dan DPP INKINDO, demi terciptanya iklim kerja yang sehat, profesional, dan berkeadilan bagi pelaku jasa konsultansi Kalimantan Barat.
Baca Juga: Jaksa Agung Lantik 6 Kepala Kejaksaan Tinggi, Salah Satunya Kajati Kalbar
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
