Faktakalbar.id, PONTIANAK – Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Kalimantan Barat melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Aloysius, pada Rabu, (23/4/2025). Pertemuan ini dipimpin oleh Ketua DPP INKINDO Kalbar, Zulham Effendi, dan Sekretaris Tirto Admojo, yang berlangsung dalam suasana akrab dan penuh semangat kolaborasi.
Dalam pertemuan tersebut, DPP INKINDO menyampaikan sejumlah isu strategis yang dihadapi para penyedia jasa konsultansi Kalimantan Barat. Salah satu sorotan utama adalah pentingnya perlindungan konsultan lokal, terutama dari persaingan dengan konsultan dari luar daerah yang dinilai mulai mendominasi proyek-proyek di Kalbar.
“Masuknya konsultan dari luar bisa menggerus kesempatan kerja konsultan lokal, dan ini bisa melemahkan ekosistem jasa konsultansi yang sudah dibangun oleh para profesional daerah,” ujar Zulham Effendi.
Isu lain yang dibahas adalah ketidakteraturan sistem remunerasi di beberapa kabupaten dan kota. Perbedaan honorarium antarwilayah dianggap tidak proporsional dan berdampak pada semangat kerja konsultan, serta menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaan proyek di daerah.
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
