Faktakalbar.id, SAMBAS – Dalam upaya memperkuat fungsi pengawasan dan mendorong akuntabilitas pemerintahan daerah, DPRD Kabupaten Sambas melakukan koordinasi dan konsultasi ke Biro Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat, Senin (14/4/2025).
Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Wakil Gubernur Kalbar dan juga diikuti oleh DPRD Kabupaten Bengkayang.
Rombongan DPRD Sambas diterima langsung oleh Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Pemerintahan Provinsi Kalbar, Ahmad Salafuddin, beserta jajaran.
Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Abu Bakar, menyampaikan bahwa konsultasi ini merupakan bagian dari pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sambas Tahun Anggaran 2024, yang kini tengah menjadi fokus dewan.
Baca Juga: Bupati Sambas Buka Manasik Haji untuk 306 Calon Jamaah Haji Tahun 2025
“LKPJ ini bukan sekadar laporan tahunan, tetapi cerminan pertanggungjawaban kepala daerah atas kinerja dan pelaksanaan program pembangunan. Maka, harus dikaji secara objektif dan menyeluruh,” katanya.
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
