Meski demikian, Satono menilai bahwa pemotongan gaji bukanlah langkah bijak. Ia menilai kebijakan semacam itu justru bisa menimbulkan polemik dan ketidakpuasan di kalangan ASN.
“Kalau sampai pemotongan gaji dilakukan oleh kepala daerah, tentu akan memicu reaksi keras dari para pegawai,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Satono juga menegaskan pentingnya dukungan ASN terhadap arah kebijakan nasional. Ia mengingatkan bahwa seluruh pemimpin daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga desa, harus selaras dengan program dan visi Presiden Prabowo Subianto.
“Kita harus mendukung visi dan misi Presiden. Tidak boleh ada agenda tersendiri di luar itu. Seluruh elemen pemerintahan harus satu barisan,” tutupnya. (DNS)
