Lebih lanjut, ia mengkritik pengadaan mobil dinas yang dianggapnya sebagai pemborosan di tengah kondisi keuangan daerah yang defisit.
“Kalau memang kondisi keuangan daerah sedang defisit, mengapa harus membeli kendaraan dinas baru? Bukankah lebih baik menggunakan kendaraan operasional yang sudah ada?
Jangan sampai masyarakat kecewa dengan kebijakan yang justru menurunkan kinerja ASN. Sebaiknya pembelian kendaraan dinas ini ditunda dulu. Tidak perlu bermewah-mewah jika keuangan daerah masih terpuruk,” tambahnya.
Polemik ini memicu reaksi dari berbagai kalangan, terutama ASN yang terdampak langsung oleh pemotongan TPP.
Mereka berharap ada transparansi dari Pemkab Melawi terkait kebijakan ini serta solusi yang lebih adil untuk menyeimbangkan anggaran daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemkab Melawi belum memberikan tanggapan resmi terkait kontroversi pemotongan TPP dan pengadaan kendaraan dinas. (Dhn)
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
