Dari perspektif pengelolaan sampah, Taufik Sayuti dari Pena Borneo menekankan pentingnya inovasi dalam pengolahan limbah perkotaan. Ia menyebut bahwa Kota Pontianak menghasilkan sekitar 400 ton sampah per hari, sehingga diperlukan sistem pengelolaan yang lebih efektif, termasuk pengolahan sampah menjadi sumber energi alternatif.
Andre dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalbar mengkritisi kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya mengarah pada pengembangan energi terbarukan. Menurutnya, terjadi tumpang tindih dalam implementasi proyek energi di daerah terpencil. “Banyak daerah telah menggunakan energi terbarukan, tetapi kemudian PLN masuk dan menggantikan sumber energi tersebut, sehingga proyek yang sudah ada menjadi terbengkalai,” katanya.
Akademisi Universitas Tanjungpura, Suci Lukitowati, menyoroti minimnya pemanfaatan hasil riset perguruan tinggi dalam pengembangan energi terbarukan. Ia berharap media lebih banyak mengangkat isu lingkungan, terutama energi baru terbarukan. “Kalbar menjadi sasaran proyek energi terbarukan, tetapi sayangnya masih berbasis proyek, bukan hasil yang berkelanjutan,” ujarnya.
Florentinus dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalbar menyoroti masih banyak daerah yang belum mendapatkan akses listrik. Menurutnya, pengembangan PLTS dan PLTA di daerah terpencil harus menjadi prioritas pemerintah daerah guna memastikan akses energi bagi masyarakat.
Dari aspek hukum, Dian Lestari dari LBH Kalbar menekankan pentingnya transparansi dalam kebijakan energi yang berkeadilan. “Banyak kebijakan yang tidak sepenuhnya berpihak pada masyarakat. Diperlukan pengumpulan data yang lebih akurat agar sarasehan ini menghasilkan rekomendasi yang lebih konkret,” katanya.
Lulu dari SAKA menyoroti potensi konflik sosial akibat transisi energi. Ia juga mengkhawatirkan dampak regulasi yang semakin memperketat ruang gerak organisasi masyarakat sipil dalam mengadvokasi isu energi terbarukan.
Dengan besarnya potensi energi terbarukan di Kalimantan Barat, diperlukan sinergi antara pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan media dalam mendorong kebijakan energi yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat luas. Tantangan dalam tata kelola dan implementasi proyek energi terbarukan harus segera diatasi agar transisi energi dapat berjalan efektif dan berkeadilan.(*r aji)
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
