Di akhir sambutan pembukaan, Menko PMK Pratikno memberikan lima arahan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk tangguh bencana. Pratikno mengatakan, kepala daerah merupakan garda terdepan dalam pengarusutamaan pencegahan dan mitigasi. Perencanaan Pembangunan di daerah perlu memiliki perspektif bencana sebagai pertimbangan utama. Fungsi kebijakan dan pengawasan diharapkan dapat berjalan dengan baik, mulai dari perencanaan, Pembangunan infrastruktur hingga kemampuan masyarakat akan sadar bencana.
“Kepala daerah mohon betul meletakkan paradigma pencegahan dan mitigasi bencana menjadi sebuah kacamata utama dalam melihat program Pembangunan,” tutur Pratikno.
Kedua, penguatan kelembagaan. Menurutnya ini mencakup penguatan organisasi, pengalokasian anggaran dan penguatan personel. Ia mencontohkan BPBD dapat turut mengawal agar pengambilan Keputusan pemerintah daerah dengan menggunakan perspektif pengurangan risiko bencana.
Ketiga, infrastruktur antisipatif bencana. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai upaya seperti normalisasi sungai, pengolahan sampah dan drainase serta penyiapan shelter dan jalur evakuasi.
Keempat, pasukan siaga tangguh bencana. Pratikno berpesan apabila tidak terjadi bencana, personel BPBD dan unsur terkait dapat melakukan apel kesiapsiagaan dan pengecekan peralatan. Di samping itu, langkah ini juga perlu didukung dengan sistem peringatan dni dan komunikasi darurat.
Terakhir, komunitas sadar bencana. Kemenko PMK berbagai upaya untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat terhadap bencana, seperti gerakan bebas sampah, desa tangguh bencana dan pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas.
Puncak acara Rakornas PB 2025 ini menghadirkan narasumber lainnya dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Komisi VIII DPR RI. (rfk/*pusdatin bnpb)
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
