“Dampak pengurangan anggaran ini sangat terasa di daerah seperti Kalimantan Barat yang bergantung pada proyek infrastruktur untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sektor konstruksi, yang selama ini menjadi motor penggerak ekonomi daerah, kini semakin terpuruk karena ketidakpastian anggaran,” lanjut Baskoro.
Sebagai solusi, Forum Masyarakat Jasa Konstruksi Kalimantan Barat mengimbau pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan efisiensi anggaran dan memberikan prioritas lebih pada sektor infrastruktur. Menurut Baskoro, pembangunan infrastruktur, khususnya di daerah tertinggal seperti Kalimantan Barat, merupakan kebutuhan mendesak yang harus diperhatikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di Indonesia.
“Kami berharap pemerintah dapat menyelaraskan efisiensi anggaran dengan prioritas pembangunan nasional yang lebih merata. Infrastruktur dasar di Kalimantan Barat harus menjadi perhatian utama, karena hal ini penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Baskoro.
