Pada kesempatan ini, Suharyanto mengapresiasi langkah-langkah penanganan darurat banjir oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Untuk mendorong percepatan penanganannya, Pemerintah Pusat menyerahkan dukungan bantuan operasional kepada kabupaten kota yang telah menetapkan status siaga maupun tanggap darurat berupa Dana Siap Pakai (DSP) dan logistik peralatan.
“Dukungan awal ini silakan digunakan. Permakanan, selimut, dan matras serahkan kepada para pengungsi.”
BNPB menyerahkan dukungan logistik dan DSP kepada lima kabupaten dengan status tanggap darurat yaitu Sambas, Landak, Bengkayang, Kubu Raya, dan Mempawah masing-masing sebesar 200 juta rupiah. Total nilai bantuan untuk lima kabupaten tersebut sejumlah lebih dari dua miliyar rupiah.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat turut menerima DSP sebesar 250 juta rupiah. Jika ditotal dengan bantuan peralatan berupa mobil dapur umum dan perahu karet beserta mesinnya, total nilai bantuan yang diterima Pemprov Kalbar sejumlah 745 juta rupiah.
*Belajar dari Sintang
Di akhir paparannya, Suharyanto mengajak seluruh organisasi perangkat daerah se Provinsi Kalimantan Barat untuk belajar dari pengalaman Sintang. Pasalnya, Kabupaten Sintang merupakan daerah langganan banjir di Provinsi Kalimantan Barat yang menjadi perhatian Pemerintah Pusat. Hingga puncaknya pada tahun 2022, banjir besar melanda Kabupaten Sintang. Pasca banjir tersebut, pemerintah daerah setempat serius melakukan pembenahan dalam penanggulangan bencana khususnya mitigasi banjir.
Hasilnya dapat dirasakan dalam dua tahun terakhir ini, tidak terdapat laporan kejadian bencana banjir di Sintang.
“Dulu yang terkenal di pusat itu, banjir awal tahun itu jika Provinsi Kalimantan Barat pasti Sintang, kalau Kalimantan Tengah pasti Katingan. Ternyata dua tahun ini Sintang sudah tidak banjir”, kata Suharyanto.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antar stakeholder dalam penanggulangan bencana. Di Sintang, misalnya, langkah penanganan banjir jangka pendek hingga panjang disusun oleh pemerintah daerah bersama dengan BNPB, PUPR, KLHK, dan Bappenas dengan kegiatan pelaksanaan masterplan pengendalian banjir, peningkatan sistem dan informasi mitigasi
bencana, perluasan rehabilitasi hutan dan lahan, serta pengendalian dan pengawasan.
Sementara itu rencana aksi jangka panjang disusun bersama BNPB, PUPR, ATR-BPN, KLHK, BMKG, BPBD dan Bappenas berupa Penataan Ruang, Pemulihan SDA, Peningkatan sistem dan informasi mitigasi bencana.
“Saat ini yang dilaporkan banjir adalah daerah Sintang ke bawah, seperti Sanggau, Sekadau, Mempawah, Pontianak, hal-hal ini (pengalaman Sintang) bisa dijadikan contoh sehingga hal-hal serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari”, tutup Suharyanto. (rfk/*pusdatin bnpb)
