3. Pembentukan BPI Danantara
RUU ini akan menjadi landasan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), termasuk struktur organisasi dan tata kelolanya.
Menteri Erick Thohir menyatakan bahwa pemerintah sepakat dengan urgensi revisi UU ini dan telah menyerahkan pandangan presiden serta Daftar Inventaris Masalah (DIM) kepada Komisi VI DPR. Erick juga menjelaskan bahwa sesuai Surat Presiden Nomor E-64/pres/11/2024, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Sekretariat Negara ditunjuk untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut.
Revisi UU BUMN telah menjadi agenda legislasi sejak 2016 dan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024. Namun, pembahasannya sempat mandek hingga draft revisi disepakati sebagai RUU usul inisiatif DPR pada Rapat Paripurna 3 Oktober 2023.
