JAKARTA – Pemerintah resmi menerapkan kebijakan mandatori biodiesel 40% (B40) mulai 1 Januari 2025 sebagai bagian dari strategi besar menuju ketahanan energi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya mengurangi ketergantungan terhadap impor solar tetapi juga memperkuat industri sawit domestik sebagai tulang punggung energi hijau Indonesia.
Dengan kebijakan B40, pencampuran biodiesel dalam bahan bakar minyak (BBM) solar meningkat 5% dari sebelumnya B35 yang diterapkan sejak Agustus 2022. Akibatnya, kuota biodiesel pada 2025 naik menjadi 15,62 juta kiloliter (kl) dari realisasi penyerapan B35 pada 2024 yang tercatat sebesar 12,98 juta kl.
Penerapan kebijakan ini telah membawa dampak positif bagi perekonomian nasional. Sepanjang 2024, penerapan B35 berhasil menghemat devisa negara sebesar USD 7,78 miliar atau sekitar Rp 122,98 triliun. Selain itu, peningkatan nilai tambah minyak sawit (CPO) yang diolah menjadi biodiesel mencapai Rp 17,49 triliun, serta menyerap lebih dari 12.000 tenaga kerja di sektor hilir (off-farm) dan 1,62 juta tenaga kerja di sektor hulu (on-farm).
Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan terus menyempurnakan implementasi program ini dengan meningkatkan kualitas pencampuran biodiesel. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kadar air dalam biodiesel yang masih cukup tinggi. Pemerintah akan meningkatkan spesifikasi kapal pengangkut dan penyimpanan untuk memastikan kualitas biodiesel tetap optimal. Jika perbaikan ini berhasil, pemerintah akan melangkah lebih jauh dengan menerapkan biodiesel 50% (B50) pada 2026.
Menurut Bahlil, kebijakan B50 yang ditargetkan pada 2026 akan menjadi langkah penting dalam mengakhiri ketergantungan Indonesia terhadap impor solar. Dengan peningkatan pencampuran biodiesel, kebutuhan solar dari impor akan terus ditekan hingga akhirnya dihilangkan sepenuhnya.
