Stimulus yang diberikan pemerintah mencakup berbagai sektor, seperti:
– Properti: Pajak penjualan rumah hingga Rp2 miliar ditanggung pemerintah 100%.
– Otomotif: Insentif PPN untuk kendaraan hibrida dan listrik.
– UMKM: Omzet di bawah Rp500 juta per tahun bebas PPh.
– Energi: Diskon listrik 50% untuk pelanggan dengan daya di bawah 2.200 VA, mencakup 94% pelanggan di Indonesia.
– Industri Padat Karya: Pinjaman dengan subsidi bunga 5% untuk revitalisasi modal.
Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen memberikan stimulus untuk sektor-sektor prioritas, meskipun kenaikan PPN hanya berlaku untuk barang tertentu. “Kami ingin memastikan bahwa masyarakat luas tetap mendapatkan perlindungan dan insentif yang mendukung kesejahteraan mereka,” ujarnya.
Sementara itu, Mahendra Siregar memaparkan langkah strategis OJK untuk memperkuat ekosistem pasar modal, termasuk pengembangan produk baru, penguatan regulasi, dan perlindungan investor. Ia juga menyoroti perlunya reformasi struktural untuk mengatasi isu-isu yang dapat menghambat potensi pasar modal.
Dengan kolaborasi antara OJK, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan, pasar modal Indonesia diharapkan menjadi pilar utama perekonomian nasional yang berdaya saing global. “Kami siap mendukung visi Indonesia Emas dan pembangunan berkelanjutan,” tutup Mahendra.
