“Dan itu harus didukung dengan benar-benar karena untuk masyarakat di Kota Pontianak. Makanya dengan adanya DPA 2025, masing-masing OPD punya ruang sekarang, mana yang punya prioritas,” tutur Pj Wali Kota.
Ia mengimbau segenap perangkat daerah agar segera menyusun skala prioritas yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Tidak lupa sekaligus melakukan efisiensi anggaran. “Termasuk evaluasi untuk efisiensi adalah perjalanan dinas, rapat di hotel dan sebagainya,” tegasnya.
Edi kemudian menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Menurutnya, pelaksanaan program prioritas harus disertai dengan pelaporan yang jelas dan akuntabel.
“Setiap anggaran yang dikeluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ada celah untuk hal-hal yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tutupnya. (rfk/ *kominfo/prokopim)
