Ia menerima beberapa aduan masyarakat mengenai adanya oknum yang meminta dana untuk terlibat dalam pelaksanaan PMBG, termasuk pungutan liar terkait 5.000 dapur makan yang diharapkan akan dilakukan pada tahun 2025. “Ini tidak benar. Semua gratis. Jangan mudah percaya,” katanya menegaskan.
Wakil Sekjen DPP PKB ini mengungkapkan bahwa terdapat banyak oknum yang mencari keuntungan dari pelaksanaan PMBG. Dengan anggaran negara sebesar Rp70 triliun per tahun untuk PMBG, selalu ada moral hazard di dalam program pemerintah.
Ia menyoroti beberapa celah yang bisa dimanfaatkan oknum tertentu untuk mengeruk keuntungan dari PMBG, termasuk proses penyediaan bahan baku makanan yang dikoordinasi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi melalui e-Katalog. “Tidak semua BUMDes dan Koperasi mampu mengakses dan memenuhi syarat untuk lelang online, sehingga membuka ruang bagi korporasi untuk masuk. Ini yang harus diwaspadai,” tuturnya.
Zainul menegaskan bahwa PMBG harus menjadi katalisator untuk kebangkitan perekonomian masyarakat, dan peran BUMDes serta Koperasi dalam penyediaan bahan baku tidak boleh digeser oleh pihak korporasi. “BUMDes dan Koperasi harus mampu meningkatkan kemampuan dalam mengikuti lelang online dan bekerja sama dengan petani, peternak, hingga nelayan lokal untuk menyediakan bahan baku PMBG yang bermutu,” pungkasnya.(rfn)
