**Proses Pembahasan Masih Berlangsung**
Lebih lanjut, Syafi’i menjelaskan bahwa usulan BPIH 2025, baik reguler maupun khusus, telah disampaikan oleh Kementerian Agama kepada Komisi VIII DPR melalui surat bernomor B-437/MA/HJ.00/12/2024. Namun, usulan tersebut belum resmi ditetapkan dan masih dalam tahap pembahasan oleh Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR.
Menurut Syafi’i, keputusan akhir terkait besaran BPIH 2025 diharapkan dapat ditetapkan paling lambat pada 10 Januari 2025. “Kita berharap nggak sampai Rp90 juta,” ujarnya.
Langkah pemerintah ini bertujuan untuk meringankan beban jemaah haji sekaligus menjaga kelancaran penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Evaluasi dan koordinasi dengan DPR menjadi bagian dari upaya untuk menciptakan solusi terbaik dalam pelaksanaan haji 2025.
