PONTIANAK – Pemerintah pusat tengah fokus melakukan efisiensi anggaran untuk tahun 2025 dan selanjutnya. Arahan Presiden Prabowo lewat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau daerah-daerah melakukan hal serupa. Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto turut berkomitmen melaksanakan penghematan di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Ia menegaskan apabila tidak ada relevansi kegiatan terhadap kesejahteraan masyarakat, maka program tersebut akan dibatalkan atau dikurangi.
“Pemkot Pontianak lewat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sekarang sedang mengevaluasi semua program. Kegiatan yang tidak relevan akan dihilangkan, atau kalau tidak penting kita kurangi,” tuturnya di Kantor Wali Kota, Selasa (24/12/).
Secara persentase, sudah dilakukan hampir 50 persen pemotongan anggaran perjalanan dinas untuk tahun depan. Edi juga menekankan proses meritokrasi di internal Pemkot Pontianak selama ini telah berjalan baik sehingga berhasil mencegah praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
“Selama ini mekanisme pemilihan pejabat atau jajaran direktur di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selalu lewat panitia seleksi dengan melibatkan banyak akademisi dan eksternal. Proses itu sudah berjalan sesuai aturan berlaku dan yang memilih pansel, sebagian kecil saja dari pemerintahan,” tegasnya, yang juga Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI.
Di sisi lain, Pemkot Pontianak juga terus berupaya mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan optimalisasi BUMD milik Kota Pontianak seperti PDAM Tirta Khatulistiwa dan BPR Khatulistiwa. Target pemerintah pusat menuju Indonesia Emas 2045 di mana daerah dapat mandiri secara anggaran dan tidak bergantung terhadap pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Edi kemudian mengapresiasi peran BUMD Kota Pontianak yang telah luar biasa mendorong PAD.
