Selain itu, ketidakakuratan data petani penerima juga menjadi kendala besar. Basis data yang sering berubah dan tidak terintegrasi menyulitkan proses penyaluran pupuk subsidi. “Situasi ini sering memicu perselisihan di akar rumput dan membuat penyaluran pupuk bersubsidi tidak akurat,” tambahnya.
Legislator dari daerah pemilihan NTT II ini mengusulkan digitalisasi sistem distribusi dan basis data petani penerima pupuk subsidi. Menurutnya, digitalisasi akan meminimalkan potensi kebocoran pupuk subsidi dan memastikan alokasi tepat sasaran.
“Dengan digitalisasi, kelompok sasaran pupuk subsidi dapat lebih terpantau sehingga mengurangi kelangkaan pupuk di kalangan petani,” jelas Usman.
Usman juga meminta pemerintah daerah untuk lebih aktif mengawal distribusi pupuk subsidi. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah melaporkan data stok pupuk dan daftar kelompok petani sasaran secara berkala.
“Jika pemerintah daerah berperan aktif, peluang penyalahgunaan pupuk subsidi oleh oknum tidak bertanggung jawab dapat diminimalisasi,” pungkasnya.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kelangkaan pupuk subsidi yang sering terjadi dapat diatasi, dan petani mendapatkan pasokan pupuk yang sesuai dengan kebutuhan mereka.(rfn)
