“Dalam rangka koordinasi semua langkah kegiatan itu perlu adanya pusat pengendalian operasi”, tambah Suharyanto.
Pusdalops BPBD nantinya akan dibangun dengan fasilitas yang lengkap seperti fasilitas pengetahuan, fasilitas untuk menerima informasi ancaman bencana dan BMKG dan _stake holder_ terkait, sarana dan prasarana koordinasi keposkoan menjadi posko yang siap diaktivasi saat terjadi bencana.
Pekerjaan ini dilaksanakan menggunakan dana pinjaman dari Bank Dunia dengan jadwal pengerjaan selama 150 hari.
“Proyek ini nantinya akan dihibahkan ke pemerintah daerah, maka saya minta kepada Kalaksa BPBD laksanakan semaksimal mungkin, penuhi waktunya jangan sampai mundur dari 150 hari. Pastikan kualitas seusai dengan standar yang diharapkan,” tegas Suhayanto.
Provinsi Nusa Tenggara Barat terpilih sebagai salah satu lokasi program IDRIP bersama dengan 16 provinsi lainnya. Wilayah di timur Indonesia yang terdiri dari 280 pulau ini kaya akan potensi penghidupan dan destinasi wisata baik di gunung maupun laut. Namun dibalik pesona keindahan alamnya, Nusa Tenggara Barat merupakan salah provinsi di Indonesia yang memiliki potensi risiko bencana alam cukup tinggi.
Berdasarkan dokumen Indeks Kajian Risiko Indonesia edisi Januari 2023, wilayah Provinsi NTB dilewati oleh patahan sesar _Flores Back Arc Thrust_, sesar _Lombok Strait Strike-slip Fault_, sesar Teluk Panas Fault dan sesar _Sape Strike-slip Fault_.
Pada Tahun 2021 terjadi gempa yang cukup besar di Larantuka dengan skala 7,5 SR yang berpotensi terjadi tsunami di NTB. Secara historis dalam kurun waktu 10 terakhir, di wilayah NTB telah terjadi 562 kejadian bencana yang didominasi oleh banjir dan bencana yang mengakibatkan dampak terbesar adalah gempa bumi. (rfk/*pusdatin bnpb)
