“Pengembangan lumbung pangan berorientasi ekspor perbatasan memerlukan suatu agenda yang bersifat akomodatif terhadap dinamika pembangunan pertanian, antara lain perbaikan infrastruktur pertanian, peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan petani, serta pengembangan lembaga permodalan dan pemasaran,” jelas Harisson.
Oleh karena itu Harisson mengajak seluruh jajaran pemerintah beserta seluruh stakeholder untuk bersinergi dalam mendukung program ini.
“Mari kita bekerja sama untuk memastikan program ini berjalan dengan efektif dan mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan,” pungkasnya.
Sebagaimana kita ketahui bersama, Presiden Prabowo Subianto menginginkan lompatan besar sektor pertanian dalam mencapai swasembada. Hal ini dapat tercapai apabila semua sistem berjalan dengan baik mulai dari penguatan sistem distribusi hingga optimalisasi program bantuan pertanian di daerah.
Menurutnya ketahanan pangan adalah prioritas utama. Indonesia harus berlari lebih cepat untuk mewujudkan swasembada agar kebutuhan pangan masyarakat tetap terjamin, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.
“Kami tidak ingin hanya sekedar wacana. Kita harus bergerak cepat dan tepat agar masyarakat Indonesia dapat terus menikmati akses pangan yang mudah dan terjangkau,” timpalnya.
Dikatakannya, kedepannya juga tak perlu khawatir akan ketersediaan dan regulasi penyaluran pupuk kepada para petani yang selama ini menghambat jalannya produksi.
“Mau ambil pupuk, sekarang cukup dengan KTP saja, tidak boleh ada yang mempersulit. Ini yang tanda tangan menteri pertanian dan akan dipertanggungjawabkan dunia akhirat,” tegasnya.(rfk/*adpim)
