PONTIANAK- Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Barat bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak (UMP) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pontianak menggelar diskusi publik bertema “Mengulik Gagasan dan Program Lingkungan Hidup Cagub–Cawagub Kalbar pada Perhelatan Pilkada 2024” yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk aktivis lingkungan, akademisi, serta perwakilan masyarakat.
“Kegiatan ini bertujuan menggali lebih dalam visi, misi, dan program lingkungan hidup yang diusung oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalbar,” kata Direktur Eksekutif Walhi Kalbar, Hendrikus Adam di Pontianak, Rabu (20/11).
Adam, menekankan pentingnya kolaborasi antara komunitas dan pemerintah dalam menghadapi isu lingkungan hidup. “Kolaborasi menjadi kunci penting untuk menjawab berbagai tantangan lingkungan di Kalimantan Barat, termasuk dalam mengatasi masalah monopoli tanah yang sering menjadi sumber konflik,” tuturnya.
Ia berharap masyarakat dapat menggunakan hak pilih dengan bijak berdasarkan komitmen calon terhadap pembangunan yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan.
“Diskusi ini diharapkan menjadi panduan bagi masyarakat dalam memilih pemimpin yang mampu menghadirkan solusi nyata terhadap permasalahan lingkungan,” kata Adam.
Menurutnya, kegiatan diskusi meminta paslon memaparkan gagasan dan program lingkungan hidup disadari bahwa isu lingkungan hidup selama ini dalam kontestasi masih terpinggirkan. Kurang menjadi perhatian peserta dalam pilkada, karena jarang masuk dalam alat peraga kampanye maupun disampaikan langsung oleh paslon.
Mereka hanya menyampaikan respon terhadap isu lingkungan manakala ditanya warga dan atau saat debat publik dilangsungkan. Ketidak hadiran Paslon Gub/Wagub pada diskusi publik semakin menegaskan tidak seksinya isu lingkungan hidup dan kian terpinggirkannya isu ini bagi peserta pilkada.
Adam juga menjelaskan bahwa visi dan misi lingkungan hidup yang diusung pasangan calon tidak hanya menjadi alat bagi kandidat, tetapi juga bagi masyarakat untuk mengawasi pelaksanaannya setelah Pilkada.
“Pemilih harus memahami gagasan, rekam jejak, dan program kandidat agar keputusan yang diambil tidak sekadar ikut-ikutan, tetapi benar-benar bertanggung jawab,” katanya.
