“Jadi hari ini sebenarnya kita menyampaikan capaian pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka mengusulkan proposal. Proses proposal pendanaan perubahan iklim ini sejak tahun 2019 cukup panjang, karena prosesnya konsultasi publik kepada para pihak, mulai tingkat Nasional ke Provinsi, Kabupaten, kemudian juga konsultasi kepada seluruh stakeholder baik pemerintah maupun non pemerintah, baik itu LSM, swasta, masyarakat adat,” ucap Jumtani sebagai salah satu advisor untuk GCF usai bertemu Pj Gubernur Kalbar dr. Harisson, M.Kes., di Ruang Kerja Gubernur Kalbar, Selasa (5/11).
Disampaikanya, ini merupakan upaya dari pemerintah provinsi Kalimantan Barat melalui dinas LHK sebagai koordinasi bersama Bappeda, Dinas Perkebunan dan para pihak instansi berbasis hutan dan lahan dalam rangka mengimplementasikan strategi dan rencana aksi pemerintah Provinsi untuk aksi penurunan emisi.
Hal ini juga selaras dengan bagaimana cara mencapai visi dan misi pemerintah berkenaan dengan pembangunan berkelanjutan. “Jadi ini sebuah apresiasi capaian begitu besar pemerintah provinsi dalam akses pendanaan iklim kepada dunia internasional yang bersumber dari REDD +,” paparnya.
Berkat dari keberhasilan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendapat imbalan berupa kucuran dana dari REDD+ atas pengajuan proposal tersebut sebesar 59,48 juta euro setara mencapai 1 triliun rupiah yang akan diimplementasikan selama 7 tahun, diperkirakan mulai dari 2025 sampai akhir 2031.
“Dengan nilai dana atas pengusulan ini kemudian berhasil dalam proses kompetisi, artinya seluruh negara boleh menyampaikan proposal, karena kompetisi kemungkinan diterima dan tidak diterima, tapi dengan meyakinkan bahwa Pemerintah Provinsi melalui upaya-upaya yang dilakukan dan multilitas yang dimiliki dengan dokumen dan pengusulan dari konsultasi semua pihak maka akhirnya dalam meeting yang dilaksanakan pada 21 sampai 24 oktober minggu lalu, proposal ini dapat disetujui. Tentu kita perlu melakukan kembali konsultasi-konsultasi para pihak untuk menyampaikan, agar bagaimana kita seluruh pihak yang di Kalimantan Barat bisa bersama dan bagaimana cara agar bisa mengimplementasikan untuk kebaikan Kalimantan Barat dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat sekitar hutan dan mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari proposal ini”, timpalnya.
Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur Kalbar dr. H.Harisson, M.Kes., memberikan apresiasi atas keberhasilan yang telah dicapai selama ini. Ia juga mengucapkan terima kasih atas disetujuinya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat atas usulan proposal untuk mendukung gerakan revolusi hijau
Dijelaskannya, selain memiliki hamparan hutan yang begitu cukup luas, tentu Kalbar menjadi salah satu jantung dalam menjaga kelestarian alam.
“Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas dipilihnya Kalbar untuk menerima kucuran dana ini, selanjutnya akan kami mendapat dana ini dengan sebaik mungkin untuk kesejahteraan masyarakat Kalbar,” imbuhnya.(rfk/*Rfa/irm adpim)
