Kemudian menerapkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Dengan mendorong investor menyiapkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat daerah. Sehingga ini akan berdampak pula terhadap penurunan angka kemiskinan.
Di sisi lain, yang tak kalah penting adalah strategi Norsan dan Krisantus dalam upaya meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) di Kalbar. Dia sempat mengkritik IPM Kalbar yang kini belum cukup baik.
IPM sendiri, kata Norsan adalah tolak ukur sukses tidaknya seseorang dalam memimpin daerah. Setidaknya ada empat indikator yang menentukan IPM. Diantaranya pendidikan, kesehatan, daya beli masyarakat dan infrastruktur.
“Akan menjadi prioritas dalam pemangku kebijakan jika kami terpilih pada Pilkada 2024,” jelas Norsan.
IPM Kalbar pada tahun 2023 sendiri, masih berada di angka 70,47 atau di urutan kelima se-Kalimantan dan urutan 30 dari 34 provinsi se-Indonesia. Artinya, angka ini belum menunjukkan suatu keberhasilan kepala daerah dalam memimpin.
Jika empat indikator ini diberikan dukungan, maka akan menggenjot angka IPM. Empat indikator ini harus menjadi prioritas dalam menyusun RPJMD atau anggaran untuk pembangunan.
Menurut Norsan, pemimpin yang baik adalah yang mampu melayani dan memberikan kesejahteraan serta kebaikan kepada masyarakat. Jika hal itu belum terpenuhi, maka belum berhasil memimpin.
“Pilihlah pemimpin yang benar-benar mau memperjuangkan keinginan dan jerih payah masyarakatnya,” katanya.
Ke depannya, pasangan nomor urut 2 ini bertekad untuk membawa suatu perubahan, guna membenahi serta memperbaiki hal-hal dalam pengelolaan pemerintahan yang belum baik.
“Yang tadinya belum baik menjadi baik. Yang sudah baik kita tingkatkan lebih baik. Dan yang belum disentuh akan kita sentuh untuk kemakmuran masyarakat Kalbar,” jelasnya.
Dengan penguasaan dalam tema debat tersebut, pasangan NKRI meyakini mereka mampu membuktikan kepiawaian untuk memimpin Kalbar dalam lima tahun ke depan. (*r)
