Oleh karena itu, dia menegaskan pentingnya meminimalisir terjadinya kecelakaan dan angka yang besar dari korban kecelakaan.
“Hal ini sesuai dengan amanah Undang – Undang tentu kita harus memaknainya dengan dalam,” imbuhnya.
Di tempat yang sama, Direktur Lalu Lintas Jalan Ditjen Hubdat Kemenhub Ahmad Yani memaparkan bahwa pada operasi Natal dan Tahun Baru 2024, telah disiapkan sebanyak 113 terminal tipe A dan 32.120 bus yang terdiri dari bus AKAP, bus AJAP dan sewa serta angkutan pariwisata yang bisa digunakan oleh masyarakat yang ingin berlibur.
Kemudian, terdapat 11 lintas penyeberangan yang menjadi fokus pantauan nasional yang terdiri dari 21 pelabuhan penyeberangan, 149 kapal, dan 44 unit dermaga.
“Di tahun ini juga telah terbangun perangkat AtMS di 21 simpang dan 12 ruas jalan yang tersebar di wilayah Karawang, Indramayu, Cianjur, Cirebon, Brebes, Banyumas, Cilacap, Kebumen, Purworejo dan Yogyakarta. Sehingga nantinya kondisi lalu lintas dapat termonitor dengan baik utamanya jika terjadi kemacetan-kemacetan,” katanya.
Yani yang mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan inspeksi keselamatan melalui rampcheck kendaraan angkutan umum dengan target 10.000 kendaraan yang akan dimulai pada tanggal 6 November hingga 20 Desember 2024 di terminal-terminal Tipe A bekerja sama dengan Balai Pengelola Transportasi Darat dan juga Dinas Perhubungan setempat.
“Yang perlu diperhatikan di momen libur Nataru ini yaitu khususnya pengaturan pada kawasan wisata seperti adanya one way, contraflow, ganjil-genap, penutupan area ketika memenuhi kapasitas dan lain sebagainya,” kata Yani.
Yani berharap dengan adanya rapat koordinasi ini ditemukan suatu formulasi rencana operasi yang tepat demi menciptakan liburan Natal dan Tahun Baru yang berkesan dan berkeselamatan.
Rapat itu diikuti oleh Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol. Aries Syahbudin, Dirlantas Polda Jawa Timur Kombes Pol Komarudin, Kasubdit Preservasi Jalan Dan Jembatan Wilayah Jawa –Bali Agung Hari Prabowo, Direktur Operasi PT Jasa Marga Fitri Wiyanti dan seluruh perwakilan pemangku kepentingan terkait.
