Kasus ini juga menarik perhatian dari Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GN-PK) Kalimantan Barat. Ketua GN-PK Kalbar, M. Rifal, menyatakan bahwa mereka telah melayangkan surat klarifikasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang pada tahun 2023 untuk mendapatkan penjelasan terkait proyek ini. Namun, hingga saat ini, permintaan klarifikasi tersebut belum mendapat respon dari pihak terkait.
“Kami meminta kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini kejaksaan maupun pihak pengadilan, untuk memutuskan perkara kasus ini dengan seadil-adilnya. Sehingga siapapun yang terlibat harus ditindak sesuai hukum, dan kasus ini bisa transparan, karena ini kasus yang sangat besar, apalagi sangat merugikan masyarakat yang seharusnya RS Pratama Sandai ini sudah difungsikan,” ujar M. Rifal, Minggu (20/10/2024).
GN-PK juga mendesak agar penegakan hukum dilakukan tanpa tebang pilih, termasuk terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pihak swasta yang terlibat dalam proyek tersebut. Mereka berharap bahwa aparat penegak hukum mampu mengusut tuntas kasus ini, guna memastikan keadilan dan transparansi.
Dengan semakin banyaknya sorotan dari masyarakat dan berbagai elemen, kasus RS Pratama Sandai kini menjadi ujian bagi penegakan hukum di Kalimantan Barat. Selain menyelesaikan persoalan hukum, kejelasan mengenai kelanjutan pembangunan rumah sakit tersebut juga menjadi tuntutan utama masyarakat Sandai, yang hingga saat ini belum bisa merasakan manfaat dari fasilitas kesehatan yang sudah lama mereka nantikan. (R-69)
