Namun, para pengamat memperkirakan Hamas akan berusaha mempertahankan tuntutan inti dalam perundingan gencatan senjata, termasuk penarikan mundur pasukan Israel dari Gaza dan penghentian total operasi militer. Meski begitu, diprediksi Hamas dapat menunjukkan fleksibilitas dalam hal pertukaran sandera dengan tahanan Palestina yang berada di penjara Israel.
Dalam perundingan gencatan senjata, Dewan Syura Hamas yang berbasis di Qatar akan memiliki wewenang penuh untuk menunjuk pemimpin baru. Dewan ini mewakili seluruh anggota Hamas yang tersebar di Jalur Gaza, Tepi Barat, penjara Israel, dan diaspora Palestina.
Dengan terpecahnya kepemimpinan dan terputusnya komunikasi langsung dari Qatar ke lapangan, kendali penuh saat ini diduga berada di tangan Brigade Qassam, sayap militer Hamas. Menurut Akram Attallah, seorang analis Palestina, “Sayap militer kemungkinan akan menghormati otoritas Al-Hayya meskipun ia berada jauh dari Gaza.” Kamis (17/10)
Kini, dengan tekanan yang terus meningkat dari serangan Israel dan dinamika geopolitik kawasan, Hamas harus menentukan strategi yang tidak hanya melibatkan aspek militer, tetapi juga pertimbangan diplomatik yang melibatkan Iran dan negara-negara Teluk seperti Qatar.
Ketegangan di Gaza terus meningkat dengan jumlah korban yang mencapai lebih dari 42.000 jiwa menurut otoritas Palestina. Seiring transisi ini, Hamas menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan struktur organisasinya dan mencapai kesepakatan gencatan senjata yang dapat mengakhiri konflik di Gaza. (RD)
